Hati-Hati ! PNS yang Pasang Status Ujaran Kebencian Di Media Sosial Akan Kena Hukuman

Selamat malam para sahabat infopns yang berbahagia. Kali ini kami akan membagikan informasi terkait sanksi yang akan di dapatkan PNS apabila ketahuan memposting ujaran kebencian di media sosial. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak informasi berikut ini.

PNS Indonesia

Infopns -- Peringatan keras terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparat Sipil Negara (ASN). Hukuman berat menanti PNS atau ASN yang mengunggah hal-hal berbau ujaran kebencian lewat akun media sosialnya.

Guna meredam merebaknya ujaran kebencian dan guliran liar isu yang berkaitan dengan intoleransi di media sosial, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan akan memberikan sanksi tegas kepada PNS yang kedapatan memosting ujaran kebencian dan isu intoleransi tersebut.

“BKN akan memroses dan menindak tegas PNS yang kedapatan menyalahgunakan media sosial sebagai alat untuk menyebarluaskan ujaran kebencian dan isu intoleransi,” ujar Bima, di Kantor Pusat BKN seperti dilansir situs resmi BKN.go.id, Jumat (18/5/2018).

Lebih lanjut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan mengimbau untuk melaporkan PNS yang melakukan ujaran kebencian, intoleransi, dan memecah belah persatuan dalam NKRI.

“Ada berbagai kanal yang bisa digunakan masyarakat untuk melaporkan PNS yang melakukan tindakan-tindakan tersebut di antaranya ke kanal www.lapor.go.id, dan melalui surat elektronik ke alamat humas@bkn.go.id,” ujar Ridwan.

Terakhir Ridwan mengutip pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla,

“PNS itu perekat bangsa. Maka sudah seharusnya jauh dari aktivitas ujaran kebencian dan intoleransi. Bagi masyarakat yang mengetahui ada PNS lakukan ujaran kebencian, laporkan!,” pungkas Ridwan.

Pembuktian seseorang melakukan ujaran kebencian lewat media sosial sangat gampang. Tinggal screenshot (capture) status dimaksud lalu dilaporkan identitas PNS dimaksud.

BKN tidak akan main-main memberikan sanksi kepada ASN yang nakal.

Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menetapkan FSA sebagai tersangka karena membuat status di Facebook terkait peristiwa teror bom yang terjadi di Surabaya pada Minggu (13/5/2018) yang lalu.

FSA menyandang status tersangka penyalahgunaan UU ITE.

FSA adalah Kepala SMPN 9 Kayong Utara, Kalimantan Barat.

FSA ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Kalbar setelah melakukan gelar perkara dan memeriksa FSA.

Kepala sekolah ini dikenai Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Ancaman penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Nanang Purnomo mengatakan, saat ini status FSA yang merupakan PNS di Kabupaten Kayong Utara ini sudah resmi sebagai tersangka.

"Kemarin sudah dilakukan pemeriksaan dan langsung kita naikkan statusnya sebagai tersangka," ujar Nanang saat dihubungi, Kamis (17/5/2018).

Usai ditetapkan sebagai tersangka, sambung Nanang, FSA juga langsung ditahan di Mapolda Kalbar.

Sebagaimana diketahui, FSA merupakan seorang PNS yang juga kepala sekolah di salah satu SMP negeri di Kabupaten Kayong Utara.

Dalam akun Facebook miliknya, FSA menyebutkan bahwa peristiwa teror bom yang terjadi di tiga gereja di Surabaya itu sebagai rekayasa.

Status Facebook tersebut kemudian viral di media sosial.

Kepala Dinas Pendidikan Kayong Utara, Romi Wijaya memastikan akan menerbitkan surat pemberhentian sementara terhadap FSA setelah pihaknya menerima dokumen surat penahanan dari kepolisian.

FSA selama ini diketahui mengemban tugas sebagai kepala sekolah di satu SMP Negeri di Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara.

Namun, jika FSA sudah diputuskan bersalah di pengadilan, maka Dinas Pendidikan Kayong Utara akan memberhentikan FSA secara definitif.

"Yang bersangkutan akan diberhentikan sementara karena (statusnya) baru tersangka, bukan terpidana," katanya kepada Tribun, Rabu (16/5/2018).

Untuk sementara, sambil menunggu berjalannya proses hukum, Dinas Pendidikan Kayong Utara akan menunjuk Pelaksana Harian Kepala Sekolah untuk menggantikan tugas FSA.

Sehingga, meski FSA tengah menjalani proses hukum, sekolah tempat dimana yang bersangkutan menjabat tidak terganggu aktivitas belajar mengajarnya.

Di sisi lain, dia sendiri belum dapat memastikan apakah perilaku FSA ini turut berpengaruh terhadap anak-anak didiknya.

"Kita harus crosscheck dulu apakah berpengaruh atau tidak," pungkasnya.

Demikian informasi yang dapat kami bagikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di share ke yang lainya. Terima kasih.

Sumber : tribun-timur.com